Oleh : Agatha Nurulia (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung)
Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang cukup serius di Indonesia meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan. Kebijakan tersebut merupakan langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak anak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan berbagai dampak negatif yang sering muncul akibat perkawinan usia dini.
Namun demikian, dalam praktiknya masih banyak pasangan yang mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama karena belum memenuhi batas usia yang telah ditentukan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana dispensasi kawin dapat menjadi instrumen perlindungan bagi anak sekaligus menjawab realitas sosial yang berkembang di masyarakat.
Menurut saya, dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang tetap diperlukan untuk menghadapi kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari. Namun, pemberiannya tidak boleh dilakukan dengan mudah karena berpotensi membuka celah terjadinya perkawinan anak yang justru ingin dicegah oleh negara melalui otoritas usia perkawinan.
Hakim Pengadilan Agama mempunyai tanggung jawab besar dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya menilai aspek administratif dan hukum formal, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kesiapan fisik dan mental calon mempelai, kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, serta potensi risiko yang mungkin timbul setelah perkawinan berlangsung. Dengan demikian, keputusan dispensasi kawin tidak semata-mata menjadi solusi jangka pendek atas suatu persoalan, melainkan juga harus memperhatikan masa depan anak yang bersangkutan.
Di sisi lain, tingginya angka permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai faktor sosial yang mendorong terjadinya perkawinan anak. Faktor-faktor tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh lingkungan sosial, budaya yang masih menerima perkawinan usia muda, serta kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak anak. Dalam beberapa kasus, kehamilan di luar nikah juga menjadi alasan utama diberikannya dispensasi kawin.
Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum semata. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk memberikan pendidikan yang berkemampuan kepada anak-anak dan remaja mengenai pentingnya pendidikan, perencanaan masa depan, serta kesiapan membangun rumah tangga. Penguatan ekonomi keluarga dan peningkatan akses pendidikan juga menjadi faktor penting dalam menekan angka perkawinan anak.
Pada akhirnya, dispensasi pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang diberikan dalam keadaan tertentu, bukan sebagai jalan pintas untuk mengabaikan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Setiap keputusan yang diambil harus berorientasi pada perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi masa depan mereka. Dengan pendekatan yang bijaksana dan komprehensif, diharapkan tujuan perlindungan anak dapat berjalan seiring dengan penyelesaian berbagai realitas sosial yang masih dihadapi masyarakat Indonesia.(Red,)
