BELITUNG TIMUR, Detektifbabel.com – Ratusan hingga ribuan penambang rakyat di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Unit PT Timah di Kecamatan Gantung, Jumat (7/8/2026). Aksi yang semula bertujuan menyampaikan aspirasi tersebut berakhir ricuh. Bahkan, kantor perusahaan dilaporkan terbakar.
Pemicu utama keresahan para penambang adalah sulitnya penyerapan dan penjualan hasil tambang pasir timah masyarakat. Meskipun sebelumnya sempat beredar informasi mengenai kenaikan harga pembelian menjadi sekitar Rp170 ribu per kilogram yang membuat rencana aksi tertunda, persoalan kembali memanas ketika para penambang mendatangi lokasi penampungan dan tidak memperoleh kepastian mengenai mekanisme jual beli.
Situasi semakin memanas ketika massa merasa tuntutan mereka tidak mendapatkan respons dan jawaban yang memuaskan. Sebagian massa kemudian membakar ban dan melempari fasilitas perusahaan hingga akhirnya memicu kebakaran di bagian gedung Kantor Unit PT Timah Gantung.
Lebih dari Sekadar Harga
Keresahan para penambang bukan semata-mata persoalan harga. Mereka juga menuntut kepastian mengenai mekanisme penampungan hasil tambang, prosedur penjualan yang transparan dan tidak berbelit-belit, serta kejelasan status legalitas kegiatan pertambangan rakyat yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sendiri telah mencatat bahwa persoalan pertambangan timah merupakan isu kompleks yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum, hingga kelestarian lingkungan. Tanpa aturan main yang jelas, transparan, dan berkeadilan, potensi ketegangan di lapangan akan sulit dihindari.
Solusi Harus Komprehensif
Tindakan anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas tidak dapat dibenarkan dalam penyampaian aspirasi. Namun, peristiwa tersebut juga menjadi peringatan bahwa pendekatan keamanan semata tidak akan cukup untuk menyelesaikan akar persoalan.
Pemerintah daerah didesak segera memfasilitasi dialog terbuka yang melibatkan perwakilan penambang, manajemen PT Timah, aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan lainnya. Dialog tersebut perlu membahas sejumlah persoalan mendasar, antara lain:
– Kepastian harga pembelian yang wajar dan mempertimbangkan perkembangan pasar;
– Mekanisme penampungan dan penjualan yang transparan serta tidak mempersulit penambang;
– Penyelesaian status legalitas pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
– Pengawasan terhadap tata niaga timah yang transparan dan akuntabel.
Hingga saat ini, pihak berwenang masih mendalami kronologi pasti kericuhan, jumlah kerusakan, serta langkah hukum yang akan diambil terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.
Masyarakat berharap peristiwa tersebut dapat menjadi titik balik bagi lahirnya kebijakan yang lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak, khususnya para penambang yang menggantungkan kehidupan mereka dari sumber daya timah.(Red/Adm DB)
